TANGERANG – Penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Agung Sedayu Group (ASG) kepada ratusan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Tangerang patut diapresiasi sebagai langkah konkret dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Dengan total nilai mencapai puluhan miliar rupiah dimana setiap masing-masing koperasi menerima Rp100 juta, adapun program ini secara normatif mencerminkan komitmen sektor swasta dalam mendukung pembangunan desa.
Namun yang perlu digarisbawahi, apresiasi tidak boleh menutup ruang kritik. Pertanyaan mendasar tetap relevan: apakah koperasi-koperasi tersebut benar-benar siap dan aktif, atau sekadar memenuhi aspek administratif program?
Koperasi desa selama ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi lokal. Ia diharapkan menjadi wadah kolektif masyarakat dalam mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan membangun kemandirian ekonomi.
Sayangnya, realitas di lapangan kerap menunjukkan kesenjangan antara idealisme dan praktik. Pembentukan koperasi yang dilakukan secara cepat dan masif berisiko melahirkan kelembagaan yang belum matang. Tidak sedikit koperasi yang belum memiliki unit usaha jelas, minim partisipasi anggota, serta lemah dalam tata kelola organisasi.
Dalam kondisi seperti ini, koperasi berpotensi menjadi sekadar formalitas administratif dan jauh dari perannya sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Kemudian penyaluran dana dalam jumlah signifikan tanpa diiringi kesiapan kelembagaan jelas membuka potensi masalah baru. Dana Rp100 juta per koperasi dapat kehilangan efektivitas jika tidak dikelola secara produktif, transparan, dan akuntabel.
Lebih dari sekadar persoalan teknis, ini menyangkut arah dan keberhasilan program secara keseluruhan. Tanpa pengelolaan yang baik, bantuan yang dimaksudkan untuk pemberdayaan justru berisiko menjadi pemborosan sumber daya.
Adapun salah satu persoalan mendasar koperasi desa adalah keterbatasan kapasitas pengelola. Literasi keuangan, kemampuan manajerial, serta pemahaman tata kelola masih menjadi tantangan di banyak wilayah.
Oleh karenanya, penyaluran dana semestinya tidak berdiri sendiri. Ia perlu diiringi dengan program pendampingan berkelanjutan, pelatihan manajemen koperasi, serta penguatan sistem akuntabilitas. Tanpa itu, bantuan finansial cenderung tidak menghasilkan dampak jangka panjang.
Keterlibatan aparat penegak hukum dalam pengawasan merupakan langkah positif. Namun, efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh keterbukaan informasi.
Dengan begitu, anggota koperasi dan masyarakat luas harus memiliki akses terhadap laporan penggunaan dana, mekanisme evaluasi, serta prosedur penanganan penyimpangan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan publik.
Besarnya jumlah koperasi penerima dan nilai bantuan memang impresif. Namun keberhasilan program tidak dapat diukur dari angka semata.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah koperasi mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan? Apakah pendapatan anggota meningkat? Dan apakah manfaat ekonomi dirasakan secara luas oleh masyarakat?
Tanpa indikator-indikator tersebut, program ini berisiko berhenti sebagai pencapaian administratif, bukan transformasi ekonomi.
Disisi lain kehadiran pejabat daerah dalam kegiatan penyaluran menunjukkan dukungan pemerintah terhadap penguatan koperasi desa. Namun dukungan tersebut harus melampaui simbolisme. Ia perlu diwujudkan dalam komitmen menjaga substansi program agar tidak berhenti pada seremoni, melainkan berlanjut pada dampak nyata.
Program CSR untuk Koperasi Desa Merah Putih, menyimpan potensi besar dalam mendorong ekonomi lokal.
Namun, potensi tersebut hanya akan terwujud jika dibangun di atas kesiapan kelembagaan, pendampingan yang memadai, serta pengawasan yang transparan.
Masyarakat tidak membutuhkan program yang sekadar besar dalam angka, tetapi nyata dalam manfaat. Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh seberapa banyak dana yang disalurkan, melainkan oleh seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa.
Penulis : ( Redaksi)
Sumber : ( A. Rosyid Warisman | Aktivis Prodem Banten )
