PATI | AlapalapNews.com – Pembangunan Rumah Sakit (RS) Polri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, terus menjadi perhatian publik. Di tengah proses yang masih berjalan, muncul dinamika di masyarakat berupa dukungan sekaligus penolakan terhadap proyek tersebut.
Kepala Desa Tambahmulyo, Eka Kurnia Sejati, menegaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen menjaga keterbukaan dalam setiap tahapan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa sejak awal, sosialisasi telah dilakukan dan ruang dialog selalu dibuka bagi warga.
“Kami menghargai setiap aspirasi masyarakat. Semua masukan kami tampung, dan forum audiensi selalu tersedia bagi warga yang ingin mendapatkan penjelasan langsung,” ujarnya.
Menurutnya, proses perencanaan proyek telah melalui berbagai tahapan resmi, mulai dari tingkat desa hingga pembahasan bersama DPRD Kabupaten Pati. Bahkan, klarifikasi terkait sejumlah isu, termasuk status lahan, telah disampaikan secara terbuka dalam berbagai forum.
Eka menegaskan bahwa lahan yang akan digunakan bukan merupakan aset desa, melainkan tanah berstatus GG atau tanah tidak bertuan. Ia membantah anggapan adanya pengalihan aset desa kepada institusi tertentu.
“Silakan masyarakat melakukan pengecekan langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kami terbuka dan tidak menutup-nutupi proses yang ada,” tegasnya.
Di sisi lain, ia mengakui adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Namun, ia juga menyebut banyak warga yang mendukung pembangunan rumah sakit tersebut karena dinilai akan memberikan manfaat besar, terutama bagi wilayah Pati bagian timur.
Selama ini, sejumlah kecamatan seperti Jakenan, Jaken, Winong, dan Pucakwangi dinilai masih membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih dekat dan memadai. Kehadiran RS Polri diharapkan dapat menjawab kebutuhan tersebut.
Selain sektor kesehatan, proyek ini juga dipandang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Aktivitas rumah sakit diyakini akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, mulai dari sektor kuliner hingga jasa penunjang lainnya.
Pengawasan terhadap proyek ini juga disebut telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pati melalui inspeksi lapangan, guna memastikan kesesuaian antara rencana dan kondisi di lapangan.
Pemerintah desa pun berharap perbedaan pendapat yang ada tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Dialog dan musyawarah dinilai sebagai langkah terbaik untuk mencari titik temu.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini secara bijak. Mari utamakan komunikasi yang baik demi kepentingan bersama,” pungkas Eka.
Seiring berjalannya waktu, pembangunan RS Polri di Tambahmulyo akan terus menjadi sorotan. Masyarakat pun diharapkan tetap aktif mengawal proses ini agar berjalan transparan dan benar-benar memberikan manfaat luas bagi warga Pati.
( Dwi s )
