Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan serta kesesuaian material yang digunakan dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah warga menilai pelaksanaan rehabilitasi jalan lingkungan tersebut belum maksimal. Bahkan, warga mempertanyakan metode pengerjaan dan kualitas material yang digunakan dalam proyek pembangunan infrastruktur tersebut.
Salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi pekerjaan yang dinilai kurang memperhatikan kualitas material.
“Masa agregatnya begitu, Bang, seperti lumpur. Memangnya boleh konblok langsung ditimpa coran? Saya rasa pekerjaan seperti ini tidak akan bertahan lama kalau kualitas materialnya memang seperti itu,” ungkap warga.
Sorotan masyarakat tersebut semakin menguatkan pentingnya pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung. Sebab, proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas material, ketepatan metode pengerjaan, serta standar konstruksi yang telah ditentukan.
Tak hanya persoalan material, aspek pengawasan proyek juga menjadi perhatian.
Saat dikonfirmasi di lokasi pekerjaan, Bahri, yang disebut sebagai pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang, belum memberikan penjelasan kepada awak media dan memilih menghindari konfirmasi.
Padahal, pengawasan lapangan memiliki peran penting untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Pengawas juga memiliki tanggung jawab memastikan kualitas material, metode pelaksanaan, dan hasil pekerjaan memenuhi ketentuan teknis sehingga infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat serta memiliki daya tahan sesuai perencanaan.
Ian salah satu ketua RW 07 mengatakan, saya selaku RW dan bersama warga sama sama mengawasi pekerjaan ini, apabila tidak di awasi takut terjadi yang tidak diinginkan, ucapnya Rabu (11/11/2026).
Menanggapi persoalan tersebut, Bob Fallah, salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Tangerang, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai pembangunan infrastruktur yang bersumber dari uang rakyat harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya sangat miris melihat kondisi pekerjaan seperti ini. Perlu diingat, pembangunan proyek tersebut menggunakan uang dari pajak masyarakat. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur berkualitas justru menghasilkan pekerjaan yang diduga tidak maksimal,” tegas Bob Fallah.
Lebih lanjut, Bob mendesak Inspektorat Kota Tangerang agar segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan lingkungan tersebut.
“Saya mendesak Inspektorat Kota Tangerang dan BPK Perwakilan provinsi Banten agar turun langsung ke lokasi dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Periksa material yang digunakan, metode pengerjaan, volume pekerjaan, serta kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan kontrak. Apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga meminta DPUPR Kota Tangerang tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi terhadap pekerjaan tersebut, termasuk meminta pihak pelaksana memberikan penjelasan secara terbuka mengenai material dan metode konstruksi yang digunakan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengejar penyelesaian pekerjaan secara administratif, tetapi harus benar-benar memperhatikan mutu dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak CV Arka Solusi Konstruksi maupun DPUPR Kota Tangerang terkait dugaan ketidaksesuaian material dan metode pengerjaan tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memastikan setiap proyek pembangunan menggunakan anggaran publik dilaksanakan sesuai aturan, transparan, dan mengutamakan kualitas demi kepentingan masyarakat luas.
(Hendra Gunawan)
