PATI | AlapalapNews.com – Komitmen efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada pengadaan empat unit mobil dinas Toyota Innova Zenix berwarna hitam untuk lingkungan DPRD Pati dengan nilai anggaran sekitar Rp2 miliar atau kurang lebih Rp500 juta per unit.
Pengadaan kendaraan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai skala prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di tengah kebijakan penghematan anggaran, mengapa pengadaan kendaraan bernilai miliaran rupiah justru dilakukan ketika sejumlah kendaraan dinas yang sudah tersedia disebut masih layak digunakan?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat kendaraan tersebut diperuntukkan bagi Ketua Komisi DPRD Pati, yakni Teguh Bandang Waluyo, Joni Kurnianto, Muslikan, dan Narso.
Namun, pemanfaatan kendaraan tersebut juga menjadi perhatian. Tiga unit disebut telah digunakan oleh masing-masing pihak dan dibawa pulang, sementara satu unit yang diperuntukkan bagi Narso dikabarkan belum digunakan.
Salah satu kendaraan dengan nomor polisi K 1881 ZZH diketahui digunakan oleh Teguh Bandang Waluyo.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka. Apakah penggunaan kendaraan dinas hingga dibawa pulang telah sesuai dengan ketentuan? Bagaimana pengawasan terhadap aset daerah tersebut? Dan apakah pengadaan empat kendaraan baru itu benar-benar berdasarkan kebutuhan operasional yang mendesak?
ANGGARAN MILIARAN, DI MANA URGENSINYA?
Persoalan ini bukan sekadar memperdebatkan merek atau jenis kendaraan yang dibeli. Persoalan utamanya adalah apakah belanja tersebut benar-benar menjadi prioritas di tengah tuntutan efisiensi.
Jika kendaraan dinas lama masih dapat dimanfaatkan, apa alasan mendasar pengadaan empat unit kendaraan baru sekaligus?
Masyarakat berhak mengetahui kajian kebutuhan, dasar penganggaran, mekanisme pengadaan, hingga pertimbangan pemilihan spesifikasi kendaraan tersebut.
Jangan sampai pengadaan fasilitas pejabat justru lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!
Kendaraan dinas merupakan aset milik daerah, bukan fasilitas pribadi yang bebas digunakan tanpa batas. Penggunaannya harus mengikuti aturan, peruntukan, serta mekanisme pengawasan aset pemerintah.
Karena itu, DPRD Pati dan pihak pengelola barang milik daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status keempat kendaraan tersebut, termasuk ketentuan penggunaan dan alasan kendaraan dinas dibawa pulang.
Publik juga perlu mendapatkan kejelasan apakah pengadaan tersebut telah melalui evaluasi kebutuhan dan mempertimbangkan optimalisasi kendaraan dinas yang sudah ada.
Jangan sampai jargon efisiensi anggaran hanya menjadi slogan dalam pidato, tetapi tidak tercermin dalam kebijakan belanja daerah.
Sebab, ketika masyarakat diminta memahami penghematan, para pejabat publik justru harus menjadi contoh dalam penggunaan anggaran secara bijak.
Kini DPRD Pati ditantang untuk menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah pengadaan empat Innova Zenix senilai Rp2 miliar tersebut benar-benar kebutuhan kedinasan atau sekadar penambahan fasilitas pejabat?
Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam pengelolaan uang rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi dari pimpinan DPRD Pati, para Ketua Komisi yang disebutkan, serta pihak terkait mengenai dasar pengadaan dan mekanisme penggunaan kendaraan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
(Dwi)


