BADUNG — Ironi besar menyelimuti kabupaten dengan pendapatan pariwisata tertinggi di Indonesia. Di tengah sorotan keras Presiden Prabowo Subianto terhadap krisis sampah di Bali yang telah mencoreng wajah pariwisata nasional, Pemerintah Kabupaten Badung justru mempertontonkan kelalaian serius: jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung dibiarkan kosong hampir satu tahun tanpa pejabat definitif.
Sampah menumpuk, bau menyengat, keluhan warga tak terhitung—namun pucuk pimpinan dinas yang paling strategis dalam urusan lingkungan justru dibiarkan kosong. Badung seolah berjalan tanpa komando di sektor paling krusialnya.
“Kepemimpinan Tanpa Arah”
Kritik tajam datang dari Anggota DPRD Badung, I Gede Aryantha. Politisi asal Canggu ini menilai kondisi DLHK Badung saat ini ibarat kapal besar tanpa nakhoda, berlayar di tengah badai krisis lingkungan.
> “Persoalan sampah di Badung hari ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan. Jabatan Kepala LHK dibiarkan kosong berlarut-larut. Ini ironi tata kelola pemerintahan yang sulit dibenarkan,” tegas Aryantha, Kamis (5/2).
Menurutnya, petugas lapangan sudah bekerja keras, anggaran sudah tersedia, namun keputusan strategis tersendat karena keterbatasan kewenangan Pelaksana Tugas (PLT).
Tanpa pejabat definitif, DLHK kehilangan arah kebijakan jangka panjang, kehilangan keberanian mengambil keputusan besar, dan kehilangan daya dobrak di tengah krisis yang makin akut.
PLT Tak Cukup untuk Krisis
Aryantha mempertanyakan komitmen serius Pemkab Badung. Mengapa jabatan sekrusial ini hanya dibiarkan diisi PLT? Padahal mandat PLT jelas terbatas, tidak bisa mengambil keputusan strategis yang berdampak luas.
Fakta yang tak terbantahkan:
Jabatan Kepala DLHK Badung kosong sejak pejabat sebelumnya pensiun hampir satu tahun lalu
Krisis sampah kian meluas, mencemari lingkungan dan mengancam sektor pariwisata
Kepercayaan publik terus tergerus
Pertanyaannya menggelinding ke ruang publik:
Apakah ada tarik-menarik kepentingan politik di balik lambannya pengisian jabatan ini?
Atau krisis lingkungan memang bukan prioritas penguasa daerah?
“Lingkungan Tidak Menunggu Kompromi Politik”
Sebagai Bendahara DPC Gerindra Badung, Aryantha melontarkan peringatan keras yang menggema:
> “Lingkungan tidak menunggu kompromi politik. Sampah tidak bisa diselesaikan dengan alasan administratif. Ini soal keberanian mengambil keputusan!”
Ia menegaskan, jika krisis ini terus dibiarkan tanpa kepemimpinan yang kuat, Badung bukan hanya kehilangan kenyamanan warganya, tapi juga mempertaruhkan reputasi pariwisata Bali di mata dunia.
Publik Menagih Tanggung Jawab
Di tengah sorotan nasional dan tekanan publik yang makin besar, masyarakat Badung berhak mendapatkan jawaban jujur:
Mengapa pemerintah terkesan lamban dan ragu?
Mengapa jabatan strategis ini tak kunjung diisi pejabat definitif?
Sampai kapan warga harus hidup berdampingan dengan bau sampah?
Jangan sampai nama besar Badung runtuh hanya karena kelumpuhan birokrasi dan minimnya ketegasan politik.
Kini bola panas ada di tangan Pemkab Badung.
Isi jabatan Kepala DLHK sekarang—atau siap menanggung amarah publik.
Setuju jika Kepala DLHK Badung harus segera dilantik hari ini juga?
👉 Mana suara warga Badung yang tiap pagi masih mencium aroma sampah di depan rumahnya?
Krisis ini bukan soal besok.
Ini soal hari ini.
(Red /INS)
