KUDUS | AlapalapNews.com – Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari pemerintah pusat tampaknya bakal menjadi “bom waktu” bagi Pemerintah Kabupaten Kudus. Alih-alih menekan pengeluaran, realitas di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya: pembengkakan anggaran yang sulit dihindari.
Data Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus mencatat, belanja pegawai pada 2025 sudah menembus 30,01 persen atau sekitar Rp704 miliar. Meski sempat turun menjadi 29 persen di 2026 akibat pensiunnya ratusan pegawai, angka tersebut diprediksi melonjak tajam hingga 37,2 persen pada 2027.
Lonjakan ini bukan tanpa sebab. Rencana rekrutmen ratusan CPNS setiap tahun, ditambah asumsi kenaikan gaji 5 persen, menjadi pemicu utama. Ironisnya, di saat daerah diminta menahan belanja pegawai, pemerintah pusat justru terus mendorong pengangkatan PPPK, termasuk dari tenaga honorer hingga penugasan di sektor desa.
Kondisi ini memunculkan paradoks kebijakan. Di satu sisi, daerah diwajibkan patuh pada aturan 30 persen. Di sisi lain, mereka juga dibebani kewajiban menambah pegawai.
“Kalau dipaksakan, jelas berat. Daerah seperti diposisikan dalam situasi serba salah,” ungkap Kepala Bidang Anggaran BPPKAD Kudus, Muhammad Zainuddin.
Situasi ini memicu pertanyaan serius: apakah aturan tersebut realistis untuk diterapkan, atau justru berpotensi mematikan ruang gerak daerah?
Jika lonjakan belanja pegawai benar-benar terjadi, dampaknya tidak main-main. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat terancam terpangkas demi menutup beban birokrasi.
Lebih jauh lagi, kondisi ini bisa menjadi sinyal bahaya bagi kesehatan fiskal daerah. Ketika belanja pegawai terus membengkak, fleksibilitas anggaran semakin menyempit, dan ketergantungan pada kebijakan pusat makin tak terelakkan.
Kini, Pemkab Kudus dihadapkan pada pilihan sulit: tunduk pada regulasi dengan risiko pelayanan terganggu, atau mencari celah kebijakan demi menjaga stabilitas birokrasi. Apa pun pilihannya, satu hal yang pasti—beban anggaran sudah di ambang kritis.
( Deni )
