SEMARANG | AlapalapNews.com – Retaknya soliditas internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang akhirnya pecah ke ruang publik. Puluhan pengurus dari 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memilih mundur massal pada Minggu (22/2) malam. Tak sekadar melepas jabatan, sebagian bahkan mengembalikan atribut partai berupa papan nama (plang) ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Semarang—sebuah simbol keras bahwa ada persoalan serius yang tak lagi bisa ditutup-tutupi.
Langkah kolektif ini menjadi tamparan telak bagi manajemen organisasi yang selama ini mengusung citra partai modern dan terbuka. Di balik slogan transparansi dan partisipasi, para pengurus DPC justru mengaku aspirasi mereka tak lagi memiliki ruang. Struktur di bawah merasa diposisikan hanya sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai pemilik suara politik.
Wakil Ketua DPD PSI Kota Semarang, Bayu Romawan, menyebut keputusan mundur diambil setelah komunikasi berulang kali menemui jalan buntu. Menurutnya, kebijakan pergantian kepemimpinan internal fraksi PSI di DPRD Kota Semarang dilakukan tanpa penjelasan yang memadai dan tanpa melibatkan struktur di tingkat cabang.
Pergantian kepemimpinan yang dinilai tanpa dasar jelas itu menjadi pemantik kekecewaan. Di mata para pengurus DPC, keputusan tersebut mencerminkan pola sentralisasi yang kian menguat—di mana keputusan strategis ditentukan segelintir elite tanpa mempertimbangkan suara kader di daerah.
Upaya komunikasi, kata mereka, sudah ditempuh. Dialog dengan DPW PSI Jawa Tengah hingga pesan langsung ke pengurus pusat melalui media sosial dilakukan. Namun respons yang diharapkan tak kunjung datang. Kondisi ini menimbulkan kesan adanya jarak antara elite dan akar rumput, bahkan cenderung abai terhadap dinamika internal.
Ironisnya, gejolak ini terjadi di tubuh partai yang selama ini mengklaim diri sebagai representasi generasi baru politik Indonesia—yang menjanjikan keterbukaan, meritokrasi, dan dialog dua arah. Mundurnya 13 DPC secara serentak justru memperlihatkan adanya persoalan struktural yang lebih dalam daripada sekadar beda pandangan.
Pengembalian plang partai bukan sekadar simbol administratif, melainkan pesan politik: ada kekecewaan yang telah menumpuk dan tak lagi bisa dinegosiasikan dengan janji-janji normatif. Ketika kader di tingkat bawah merasa diabaikan, maka yang terancam bukan hanya soliditas internal, tetapi juga kredibilitas di mata publik.
Meski demikian, para pengurus yang mundur menegaskan tetap menjadi kader biasa. Namun pertanyaannya, seberapa efektif sebuah partai bisa berjalan ketika mesin organisasinya di tingkat cabang kehilangan kepercayaan terhadap pola kepemimpinan di atasnya?
Jika persoalan ini tak segera dijawab secara terbuka dan elegan, bukan tidak mungkin gelombang kekecewaan akan meluas. Bagi publik, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa demokrasi internal bukan sekadar jargon kampanye—melainkan fondasi utama keberlangsungan sebuah partai politik.
( dn )
