Alapalapnews.com – Kab. Asahan – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, kembali menuai sorotan. Sejumlah warga mengaku tidak pernah memperoleh bantuan meski termasuk kategori tidak mampu. Sementara itu, penerima bantuan diduga justru banyak berasal dari keluarga dekat perangkat desa, Jumat (05/12).
BLT yang seharusnya diberikan Rp300 ribu per bulan dan dicairkan setiap tiga bulan sekali senilai Rp900 ribu, diduga tidak tersalurkan secara merata kepada warga yang berhak.
Warga Mengeluh: “Yang Mampu Dapat, Kami Orang Susah Tidak Pernah Tersentuh”
Seorang warga Dusun IV berinisial RM menuturkan bahwa dirinya sempat menerima bantuan, namun kini dihentikan tanpa alasan yang jelas.
“Dulu saya dapat Rp900 ribu di kantor desa. Tapi sekarang tidak pernah dapat lagi. Kadus bilang disuruh sabar dan gantian sama yang belum dapat. Tapi faktanya keluarga mereka tetap dapat. Bantuan lansia pun saya tidak pernah dapat sampai sekarang,” ujar RM.
Keluhan serupa datang dari warga lainnya, KS, yang menegaskan bahwa selama tinggal di desa tersebut dirinya tidak pernah menerima bantuan apa pun.
“Saya tanya ke kadus, kenapa saya tidak dapat bantuan? Jawabnya karena saya tidak ikut wirid. Katanya yang dapat bantuan itu orang-orang yang ikut kegiatan wirid. Terkejut saya mendengarnya,” katanya dengan nada kecewa.
Warga lainnya, Kaseh, mengaku hidup serba kekurangan. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara setiap hujan deras rumah mereka selalu kebanjiran.
Namun, ia mengklaim tidak pernah sekali pun menerima BLT atau bantuan pemerintah lainnya.
“Kami tidak pernah dapat bantuan apa pun, pak. Kalau rumah kami kebanjiran baru dapat mie instan lima bungkus dan telur tiga butir. Itu saja. Saya tanya ke kadus, kenapa tidak dapat bantuan? Katanya karena keluarga saya tidak ikut wirid,” ujarnya.
Kaseh berharap pemerintah pusat turun tangan.
“Saya mohon kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran, DPR Asahan, Gubernur Sumut, Bupati, dan Dinsos agar turun melihat langsung. Jangan orang kaya yang dapat bantuan, sementara kami yang susah malah tidak dipandang,” katanya sambil menahan sedih.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Sei Silau Timur, Wartiman, seolah mengalihkan tanggung jawab kepada Dinas Sosial.
“Silakan saja, sah-sah saja. Kami hanya menyampaikan undangan ke warga. Semua yang buat itu Dinsos. Coba bapak tegur langsung ke Dinsos. Jangan cuma menyalahkan desa. Ribut ke sana biar tahu semua,” ujar Wartiman.
Pernyataan tersebut dinilai warga sebagai bentuk lepas tangan.
Pendamping Dinsos Kecamatan Buntu Pane, H.L, menegaskan bahwa data berasal dari Kemensos. Namun desa wajib melakukan verifikasi sebelum penyaluran dilakukan.
“Data itu datang dari Kemensos, lalu desa wajib memverifikasi soal kebenaran data. Baik penerima yang sudah mampu, pindah, atau meninggal,” jelasnya.
Kadus Dusun IV: “Kami Hanya Bagikan Sesuai Data Dinsos”
Saat dikonfirmasi, Kadus Dusun IV berinisial J.S membantah tudingan bahwa keluarga dekat perangkat desa lebih diprioritaskan.
“Undangan dari Dinsos sudah dibagikan semua. Tidak ada kerabat kami yang dapat. Kami bagikan sesuai data dari Dinsos,” kata J.S
Namun pernyataan itu kontradiktif dengan keluhan beberapa warga.
Camat Buntu Pane menegaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan.
“Akan kita telusuri kebenarannya. Terkait viralnya ibu Kaseh di media sosial, kita akan memanggil Kadus Dusun IV untuk dimintai keterangan dari kedua belah pihak,” ujarnya.
Kadis Sosial: “Pengajuan dari Desa, Kami Tidak Menentukan Nama Penerima”
Melalui staf pelayanan Dinsos, Arman Syah, menjelaskan bahwa data awal berasal dari desa.
“Pengajuan itu dari desa melalui operator, lalu divalidasi dan masuk ke sistem Kemensos. Setelah itu baru turun ke Dinsos. Kami tidak menentukan siapa saja yang dapat,” tegasnya.
Tim media yang turun ke lapangan mendapati banyak warga miskin, termasuk lansia, mengaku tidak pernah menerima bantuan.
Seorang warga berinisial A.B mengatakan:
“Saya tidak pernah dapat bantuan. Yang saya herankan, banyak yang mampu justru dapat. Rata-rata keluarga perangkat desa,” ungkapnya.
Di tengah banyaknya laporan warga, masyarakat meminta Kepala Desa Sei Silau Timur melakukan pendataan ulang agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
(Redaksi)
