PATI | AlapalapNews.com — Audiensi antara Gerakan Masyarakat Anti Pungli (GERMAP) dengan Komisi B dan D DPRD Kabupaten Pati terkait mangkraknya penarikan pajak karaoke berakhir tanpa hasil.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat DPRD Pati pada Jumat (7/11/2025) itu mendadak ricuh setelah pihak GERMAP memutuskan walk out karena tak sepakat dengan kehadiran kelompok lain di luar undangan resmi.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menjelaskan, audiensi tersebut seharusnya hanya dihadiri oleh GERMAP dan SKPD terkait sesuai rekomendasi Ketua DPRD Pati tertanggal 6 November 2025. Namun dalam pelaksanaannya, hadir pula GRIB, Grada Pati (Gradapa), dan beberapa perwakilan lain.
“GERMAP walk out karena merasa rapat dihadiri dua kubu di luar mereka. Kami hanya menjalankan sesuai prosedur surat resmi. Kalau tidak ada rekomendasi tertulis, kami tidak berani memfasilitasi,” ujar Muslihan.
Meski pihak Gradapa mengaku hadir atas seizin Ketua DPRD, Muslihan menegaskan tidak ada bukti tertulis yang memperkuat klaim tersebut. Alhasil, rapat dihentikan tanpa keputusan.
Koordinator GERMAP, Untung, mengatakan audiensi kali ini seharusnya menjadi ruang khusus bagi pihaknya untuk membahas dugaan pajak karaoke yang tidak ditarik sejak 2014 hingga 2024.
“Kami walk out karena tiba-tiba ada kelompok lain hadir tanpa pemberitahuan. Fokus kami bisa kabur kalau dibarengi kepentingan lain,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Gradapa, Moh Sabiq, menegaskan kehadiran pihaknya bukan untuk memprovokasi, melainkan memberi klarifikasi.
“Kami hanya ingin menjelaskan bahwa pengelola karaoke tetap bayar pajak. Terakhir kami bayar tahun 2015, setelah itu izin dicabut,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Pati diketahui tidak menarik pajak dari sejumlah tempat karaoke sejak 2014 hingga 2024 dengan alasan pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
GERMAP sendiri telah beberapa kali meminta transparansi data ke BPKAD dan Diskominfo, namun selalu ditolak dengan alasan kerahasiaan data.
Kini, audiensi yang diharapkan menjadi titik terang justru berakhir dengan ketegangan. DPRD Pati menyatakan akan menunggu rekomendasi baru dari Ketua DPRD untuk menjadwalkan ulang pertemuan guna membahas polemik pajak hiburan tersebut.
( Dwi s )
