PATI | AlapalapNews.com— Proyek pembangunan long storage di Desa Sembaturagung, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan (TP) tahun anggaran 2025 dengan nilai Rp230 juta, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, sebagian talut pada bangunan tersebut ambruk meski proyek baru saja selesai dikerjakan.
Pantauan di lapangan, Jumat (7/11/2025), menunjukkan kondisi talut di Dukuh Gangmalang, RT 02/RW 01, Batur Kidul, tampak ambrol sebagian. Material batu belah yang menjadi struktur penahan air terlihat terlepas dan menyebabkan bagian dinding saluran runtuh ke sungai.

Kepala Desa Sembaturagung, Dwi Tantri Wujayanti, ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya kerusakan tersebut. Ia mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait hingga ke kementerian untuk menindaklanjuti kejadian itu.
«“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten dan juga pihak Kementerian. Talut itu ambrol karena faktor bencana, bukan karena kesalahan teknis. Nanti akan kami tindak lanjuti bersama instansi terkait,” ujar Dwi Tantri saat ditemui di lokasi.»
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya. Ia menilai, proyek yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Tani Mulyo itu dikerjakan secara asal-asalan dan tidak melalui perhitungan teknis yang matang.
«“Sejak awal talut itu sudah retak, lalu ditambal-tambal. Kalau dikerjakan dengan benar dan materialnya bagus, mestinya nggak sampai ambrol secepat ini. Ada dugaan juga anggarannya di-mark-up oleh pihak desa,” ungkap warga tersebut.»
Warga berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar, terutama bagi para petani yang menggantungkan irigasi dari saluran long storage itu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pati terkait langkah perbaikan maupun investigasi penyebab pasti kerusakan talut tersebut. Namun, masyarakat berharap kasus ini dapat ditangani secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap proyek pemerintah tetap terjaga.
( Dwi s )


