DENPASAR – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar terhadap I Nyoman Nirka alias Nyoman Tompel dalam perkara dugaan penyalahgunaan dan pengendalian penimbunan solar subsidi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali, menjadi perhatian publik.
Sebagaimana, Nyoman Tompel dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 bulan 20 hari serta denda sebesar Rp200 juta. Vonis tersebut dinilai relatif ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
Kasus ini sebelumnya mencuat setelah aparat penegak hukum mengungkap dugaan aktivitas penampungan dan penyimpanan ribuan liter solar subsidi di kawasan Tahura Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali. Selain berkaitan dengan tata kelola distribusi energi, aktivitas tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi dampak lingkungan karena dilakukan di kawasan konservasi.
Vonis yang dijatuhkan majelis hakim kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan serta memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Humas PN Denpasar Berikan Penjelasan
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Humas I Pengadilan Negeri Denpasar, Somasa, membenarkan adanya putusan tersebut.
“Iya benar. Saya membaca data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara tersebut telah diputus pada tanggal 2 Juni 2026 dengan pidana penjara selama 1 bulan 20 hari dan denda Rp200 juta,” ujarnya.
Somasa menjelaskan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang dijatuhkan.
“Apabila penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan tersebut tidak mencukupi atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 80 hari,” jelasnya.
Menurut Somasa, putusan tersebut memang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua bulan.
“Tentu majelis hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam putusan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan penerapan pasal antara tuntutan jaksa dan putusan hakim.
“Pasal yang diterapkan sama, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,” katanya.
Hal yang Memberatkan dan Meringankan
Dalam putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.
Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pendistribusian BBM bersubsidi.
Sementara itu, beberapa hal yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, menderita penyakit jantung yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, serta telah berusia lanjut.
Dasar Hukum Penyalahgunaan BBM Subsidi
Dalam perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, aparat penegak hukum umumnya menerapkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pasal tersebut menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.”
Perbedaan yang cukup jauh antara ancaman pidana maksimal dan vonis yang dijatuhkan inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya perhatian publik terhadap perkara tersebut.
Transparansi Dinilai Penting
Sejumlah pemerhati hukum menilai keterbukaan informasi mengenai pertimbangan hukum majelis hakim merupakan hal yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan.
Publik juga menaruh perhatian terhadap konstruksi perkara, fakta-fakta persidangan, tuntutan jaksa, hingga argumentasi pembelaan yang diajukan kuasa hukum terdakwa.
“Publik berhak mengetahui dasar pertimbangan hukum yang melatarbelakangi putusan tersebut. Keterbukaan sangat penting agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujar seorang praktisi hukum di Denpasar.
Kekhawatiran Masyarakat
Di sisi lain, sejumlah nelayan dan masyarakat yang bergantung pada solar subsidi mengaku khawatir apabila praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak ditindak secara tegas dan konsisten.
Mereka menilai kebocoran distribusi subsidi dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM bagi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan pemerintah tersebut.
Kasus ini kembali membuka diskusi mengenai pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Catatan Redaksi
Media ini menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Hak jawab dan hak koreksi terbuka bagi I Nyoman Nirka alias Nyoman Tompel, Pengadilan Negeri Denpasar, Kejaksaan, Kepolisian, PT Pertamina (Persero), maupun pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Red)
