JUWANA, PATI — Aktivitas antrean kendaraan di SPBU 44.591.13 Growong, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, menjadi sorotan warga sekitar.
Berdasarkan dokumentasi yang diterima redaksi, sejumlah kendaraan tampak mengantre di area SPBU. Dalam dokumentasi tersebut juga terlihat kendaraan berukuran besar berada di sekitar lokasi antrean.
Kondisi itu kemudian menjadi perbincangan masyarakat karena persoalannya dinilai bukan hanya mengenai panjangnya antrean kendaraan, tetapi juga menyangkut akses jalan, aktivitas toko di sekitar SPBU, serta kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya.
Warga mempertanyakan bagaimana pola pengaturan antrean diterapkan, terutama apabila jumlah kendaraan meningkat dan antrean berpotensi meluber hingga mendekati akses jalan umum.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan kepada kami bahwa antrean kendaraan sebenarnya merupakan hal yang dapat dipahami karena BBM merupakan kebutuhan masyarakat.
Namun, menurutnya, persoalan muncul apabila kendaraan yang sedang mengantre atau menunggu justru berdampak terhadap aktivitas masyarakat di sekitar SPBU.
“Kalau antre memang wajar karena masyarakat membutuhkan BBM. Tetapi jangan sampai kendaraan yang mengantre atau parkir kemudian mengganggu toko warga dan memakai bahu jalan sehingga pengguna jalan lain ikut terdampak,” ujar warga tersebut.
Warga berharap pengelola dapat melakukan pengaturan antrean secara lebih tertib sehingga aktivitas pengisian BBM tetap berjalan tanpa mengorbankan akses masyarakat sekitar.
Antrean kendaraan di ruang publik tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan kenyamanan.
Dalam Pasal 105 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang menggunakan jalan diwajibkan berperilaku tertib serta mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Dengan demikian, apabila antrean kendaraan sampai mengganggu pergerakan lalu lintas, akses masyarakat, atau menimbulkan potensi bahaya, kondisi tersebut layak menjadi perhatian bersama.
Apalagi, situasi di sekitar SPBU dapat melibatkan berbagai jenis kendaraan dengan karakteristik berbeda, termasuk kendaraan berukuran besar.
Karena itu, pengaturan jalur masuk, jalur keluar, posisi kendaraan saat menunggu, hingga akses masyarakat di sekitar SPBU menjadi bagian penting yang patut diperhatikan.
Di sisi lain, panjangnya antrean tidak boleh serta-merta dianggap sebagai indikasi adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Namun, apabila terdapat dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, persoalan tersebut tentu menjadi ranah yang dapat diperiksa oleh pihak berwenang.
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam Pasal 55, mengatur ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Ketentuannya memuat ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. UU tersebut tercatat telah mengalami sejumlah perubahan.
Namun demikian, sekadar melihat adanya antrean panjang tidak cukup untuk menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Diperlukan data, fakta lapangan, pemeriksaan, serta keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan.
Perhatian warga terhadap SPBU 44.591.13 Growong pada akhirnya mengarah pada satu persoalan utama:
Bagaimana pengaturan antrean kendaraan agar kebutuhan masyarakat terhadap BBM tetap terpenuhi tanpa mengganggu akses jalan dan aktivitas warga sekitar?
Jika kepadatan antrean terjadi secara berulang, pengelola SPBU perlu mempertimbangkan langkah pengaturan yang lebih efektif.
Mulai dari penataan jalur antrean, pemisahan arus masuk dan keluar, pengaturan kendaraan berukuran besar, hingga memastikan akses menuju toko dan fasilitas masyarakat sekitar tetap terbuka.
Persoalan tersebut tentu membutuhkan koordinasi antara pengelola SPBU, masyarakat, Pertamina, serta instansi terkait apabila kondisi di lapangan memang telah berdampak terhadap lalu lintas dan aktivitas warga.
Hingga berita ini disusun, perhatian publik masih tertuju pada bagaimana pihak pengelola SPBU 44.591.13 Growong melakukan pengaturan antrean kendaraan, khususnya ketika terjadi peningkatan jumlah kendaraan.
Kami mendorong agar persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka dan objektif.
Bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai:
- bagaimana sistem antrean kendaraan diterapkan;
- bagaimana pengaturan kendaraan berukuran besar;
- apakah antrean sampai menggunakan atau mendekati bahu jalan;
- bagaimana akses keluar-masuk SPBU diatur;
- bagaimana akses toko dan masyarakat sekitar tetap dijaga;
- serta langkah apa yang dilakukan apabila antrean mengalami kepadatan.
Publik berhak memperoleh informasi yang proporsional, sementara pihak pengelola juga berhak memberikan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.
Antrean kendaraan di SPBU pada dasarnya merupakan bagian dari aktivitas pelayanan kebutuhan energi masyarakat.
Namun, antrean yang tertib tentu menjadi kepentingan bersama.
Masyarakat membutuhkan BBM, pengusaha membutuhkan akses untuk menjalankan aktivitas usahanya, pengguna jalan membutuhkan kelancaran lalu lintas, sementara pengelola SPBU berkepentingan memberikan pelayanan secara aman dan tertib.
Karena itu, solusi terbaik bukan saling menyalahkan, melainkan memastikan seluruh aktivitas dapat berjalan tanpa mengganggu hak dan keselamatan masyarakat lainnya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pengelola SPBU 44.591.13 Growong, Pertamina, masyarakat sekitar, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan jurnalistik.
“Antrean Mengular di SPBU Growong Juwana, Warga Soroti Kendaraan Besar hingga Akses Toko”
atau:
“SPBU 44.591.13 Growong Jadi Sorotan, Antrean Panjang Dipertanyakan Warga”
“Antrean Panjang SPBU Growong Juwana: Warga Pertanyakan Pengaturan Kendaraan dan Dampaknya ke Jalan”
“Bukan Sekadar Antrean BBM, Warga Soroti Akses Jalan dan Aktivitas Toko di SPBU Growong
(Redaksi)
