PATI | AlapalapNews.com— Kualitas pembangunan infrastruktur di Desa Kebowan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, menjadi sorotan setelah warga mengeluhkan kondisi jalan aspal yang disebut sudah bergelombang atau mblodok, meski diperkirakan baru sekitar satu bulan selesai dikerjakan. Proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Desa melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai anggaran Rp200 juta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, pekerjaan pembangunan jalan aspal blok lanjutan itu tercatat memiliki panjang sekitar 245 meter dengan lebar bervariasi antara 1 hingga 3 meter. Namun, kondisi jalan yang dikeluhkan warga memunculkan pertanyaan mengenai kualitas hasil pekerjaan, pengawasan proyek, serta kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Salah seorang warga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi jalan yang dinilai belum lama selesai dikerjakan, tetapi permukaannya sudah terlihat bergelombang.
“Baru satu bulan, tetapi aspalnya sudah pada mblodok. Mobil kecil tanpa muatan saja melintas sudah terlihat mblodok. Seperti apa pengerjaannya?” ujar warga saat dikonfirmasi awak media di lokasi.
Keluhan tersebut patut mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Pasalnya, pembangunan yang menggunakan anggaran negara seharusnya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang sesuai dengan perencanaan.
Anggaran Rp200 juta bukan nilai yang kecil. Karena itu, masyarakat berhak mempertanyakan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai spesifikasi, mulai dari kualitas material, ketebalan lapisan aspal, proses pemadatan, hingga kondisi dasar jalan.
Meski demikian, kondisi permukaan yang bergelombang belum cukup untuk memastikan penyebab kerusakan. Pemeriksaan teknis diperlukan guna mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian dalam pengerjaan atau faktor lain yang memengaruhi kondisi jalan.
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan selama proyek berlangsung. Apakah pemeriksaan kualitas dilakukan secara memadai? Apakah volume dan spesifikasi pekerjaan telah dicocokkan dengan dokumen perencanaan? Serta, bagaimana hasil pekerjaan tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan sebelum diterima?
Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab secara terbuka oleh pihak yang berwenang agar keluhan warga tidak berhenti sebagai persoalan tanpa penyelesaian.
Informasi lain yang dihimpun awak media menyebutkan bahwa pekerjaan pengaspalan tersebut diduga dikerjakan oleh seseorang bernama Mansur, warga Desa Gabus, Kabupaten Pati, dan bukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kebowan.
Informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari pemerintah desa dan pihak yang bersangkutan. Pemerintah desa perlu menjelaskan siapa pelaksana yang tercatat secara resmi, bagaimana mekanisme pelaksanaan pekerjaan, serta bagaimana pembagian tanggung jawab dalam kegiatan tersebut.
Kejelasan ini penting untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyebutan nama seseorang dalam informasi awal bukan merupakan bukti adanya pelanggaran, sehingga diperlukan verifikasi dokumen dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
Dinas atau instansi berwenang juga perlu turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Evaluasi hendaknya tidak hanya berfokus pada tampilan permukaan aspal, tetapi juga mencakup ketebalan lapisan, kualitas material, pemadatan, kondisi dasar jalan, volume pekerjaan, serta kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan.
Apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian atau cacat pekerjaan, tindak lanjut harus dilakukan sesuai ketentuan, termasuk memastikan pihak yang bertanggung jawab memenuhi kewajibannya apabila memang diwajibkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan aturan yang berlaku.
Transparansi dalam proses tersebut menjadi penting agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya dan tidak hanya menerima penjelasan sepihak.
Hingga berita ini disusun, penyebab kondisi jalan yang dikeluhkan warga belum dapat dipastikan melalui pemeriksaan teknis. Konfirmasi dari Pemerintah Desa Kebowan, pihak pelaksana, serta instansi terkait masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan yang berimbang.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai jalan yang terlihat bergelombang, melainkan menyangkut kualitas pembangunan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Warga hanya berharap jalan yang dibangun dengan uang negara benar-benar memiliki kualitas yang layak dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Publik kini menunggu jawaban yang jelas: apakah pekerjaan tersebut telah sesuai spesifikasi, bagaimana pengawasannya dilakukan, dan langkah apa yang akan diambil apabila ditemukan ketidaksesuaian?
Jangan sampai keluhan masyarakat diabaikan tanpa pemeriksaan yang memadai. Anggaran publik menuntut transparansi, kualitas pekerjaan, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji berdasarkan fakta.
[ dwi s ]
