Alap Alap News.Com — Pasaman Barat, 11 Januari 2026. Kepulangan Abdul Basit Pulungan ke kampung halamannya Pasaman Barat sempat membawa angin segar bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Dua bulan sejak kepulangannya ia merancang polarisasi CSR Perusahaan yang secara terus menerus mengambil kekayaan alam Pasaman Barat agar berjalan sesuai dengan regulasi. Basit mengakomodir anak muda, Mahasiswa dan masyarakat untuk meminta hak mereka sebagai putra daerah, bukan pengemis atau pun preman kepada perusahaan. Dalam misi merebut hak masyarakat, Abdul Basit selaku promotor membawa barisannya membentuk komitment bersama DPRD selaku pihak legislator, dan bupati selaku eksekutor di Pasaman Barat.
“Awalnya kami mau mengadakan aksi damai di halaman DPRD dan kantor Bupati, oleh untuk menjaga kondusifitas pihak yang bersangkutan meminta agar kami mau di mediasi” ungkap Basit, Unggading (11/01).
Setelah menempuh dinamika internal yang panjang, pihaknya menerima tawaran dari DPRD dan Bupati agar mengadakan Audiensi. Namun, setelah audiensi berlangsung dan mendapat kesepakatan, pihak yang bersangkutan seakan diam dan tidak pernah terjadi apa-apa.
“Awalnya kami melakukan Audiensi bersama DPRD untuk membahas mengenai CSR ini, lalu setelah beberapa hari kami kembali mengadakan Audiensi bersama pak Bupati, keduanya sepakat dengan konsep yang kami tawarkan. Mereka berjanji akan segera mengadakan pertemuan dan membahas persoalan ini untuk lebih dalam lagi. Awalnya; baik dari pihak Bupati, ataupun DPRD mereka sering menghubungi saya untuk diskusi mengenai hal tersebut, namun beberapa waktu setelah itu diam, seolah ditelan bumi. Senyap tanpa suara” jelas, Basit.
Lebih lanjut, Basit juga menyayangkan atas tindakan instansi bersangkutan karena seolah lari dari tanggung jawab. Menurutnya, CSR yang selama ini dikucurkan perusahaan, masih jauh dari realita peraturan yang berlaku.
“Sebagai sebuah daerah yang menjadi tempat bagi puluhan perusahaan, defisit ini bukan menjadi satu masalah yang menjadi penghambat dan mencuat kepada perusahaan. Mestinya jika bapak Bupati bijak, dan pihak DPRD kompeten dalam bertugas perusahaan akan ikut maunya pemerintah, bukan sebaliknya. Dampak dari kebobrokan inilah yang mengakibatkan, masyarakat hanya dapat debu, asap, bau liambah. Padahal, semestinya jika pihak pemerintah memang pintar, dan bijak dalam bertindak, perusahaan ini bisa kita minta tanggung jawab dan komitmennya terhadap pendidikan, kepemudaan, kesehatan, sosial, dan lingkungan terlebih akhir-akhir ini daerah kita di hantam bencana Banjir.”
Basit juga menambahkan, atas kurangnya koordinasi OPD terkait dengan perusahaan. Ia menjelaskan mengenai banyaknya pelanggaran yang terjadi didalam perusahaan, pemanfaatan DAS, penutupan aliran sungai, hingga sengketa dengan masyarakat adat.
“Jatuhnya, perusahaan sekarang datang untuk menjajah kita. Mereka dapat cpo yang kemudian mendapat duit, sedang kita dapat virus yang kemudian mendapat penyakit. Ya, beginilah akibat pemerintah yang goblok, dan mau dibodoh-bodohi oleh pihak swasta” tutupnya, Minggu (11/01).
(AB/TIM)
