News

AlapAlapnews.com BATAM KEPRI – Dugaan pelanggaran hak normatif pekerja mencuat di PT Indo Matra Power (IMP) yang beroperasi di kawasan Kabil, Kota Batam. Sebanyak 12 karyawan dilaporkan tidak menerima gaji bulan Maret 2026 serta Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 H, meskipun status mereka hanya dikenakan skorsing oleh manajemen perusahaan. Ketua LSM TKP-DPD Kota […]

Tabanan – Pasien perempuan a/n. Ni md Niti 62 thn, datang ke UGD RSU Tabanan rujukan dari puskesmas Selemadeg dengan keluhan Nyeri pada Paha Kanan. Penanganan ke gawat kedaruratan di IGD RSUD Tabanan sudah dilakukan sesuai SOP kedaruratan medis, Setelah di lakukan pemeriksaan lebih detail dan dilakukan foto rongent pasien mengalami patah tulang persendian pangkal

JEPARA | AlapalapNews.com – Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mendorong sekolah-sekolah di wilayahnya untuk aktif mengajukan revitalisasi guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal Satkordikcam Pakis Aji yang digelar di SDN 4/6 Bulungan, Selasa (31/3/2026). Menurutnya, fasilitas pendidikan yang memadai memiliki peran penting dalam menunjang kenyamanan proses belajar

SEMARANG | AlapalapNews.com – Pemerintah Kabupaten Jepara optimistis dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2026. Keyakinan itu menguat setelah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyampaikan bahwa penyerahan LKPD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

JEPARA | AlaplapNews.com – Hampir di setiap sudut Kabupaten/Kota, roda perekonomian ditopang oleh pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Mereka memiliki kuantitas yang masif, daya juang tinggi, hingga tahan banting bahkan mampu untuk menjadi fondasi di kala ekonomi terguncang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, terus mendukung UMKM naik kelas. Buktinya,

KUDUS | AlapalapNews.com – Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari pemerintah pusat tampaknya bakal menjadi “bom waktu” bagi Pemerintah Kabupaten Kudus. Alih-alih menekan pengeluaran, realitas di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya: pembengkakan anggaran yang sulit dihindari. Data Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus mencatat, belanja pegawai pada 2025 sudah menembus

REMBANG | AlapalapNews.com – Penutupan seleksi terbuka (lelang jabatan) untuk enam posisi kepala dinas di Kabupaten Rembang pada Selasa (31/3/2026) justru memunculkan polemik baru. Sebanyak 31 ASN tercatat mendaftar, namun dinamika di balik proses ini mulai menuai sorotan publik. Sorotan tajam muncul setelah diketahui adanya perubahan panitia seleksi (Pansel) dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) ke

Tangerang —  Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus (aktivis KONTRAS) menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis. Salah satunya datang dari Aktivis dan Akademi Pangeran Mangkubumi yang menyayangkan pelimpahan penanganan perkara tersebut ke Puspom TNI.   Pangeran Mangkubumi menilai, langkah tersebut berpotensi mengaburkan proses penegakan hukum secara transparan, mengingat kasus ini dinilai memiliki unsur pidana

PATI | AlapalapNews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dijadwalkan menerima asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 hingga 17 April 2026. Pendampingan ini difokuskan pada pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa agar berjalan sesuai regulasi terbaru. Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan bahwa asistensi tersebut menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata

Padangsidimpuan –Panitia seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan akhirnya dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara atas dugaan maladministrasi dalam penetapan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan. Laporan tersebut muncul setelah terbitnya dua pengumuman berbeda terkait kandidat terpilih Sekretaris Daerah Padangsidimpuan, yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum serta