Bandung, 25 Oktober 2026 — Kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Bandung yang kini ditangani Polda Jawa Barat tiba-tiba menyita perhatian publik. Pelapornya adalah seorang anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) TNI. Namun yang disorot bukan kasusnya semata, melainkan proses penanganannya yang dinilai penuh kejanggalan.
GNPK – RI JABAR , membongkar kronologi lengkap perkara ini. Dari hubungan yang bermula tolong-menolong, berlanjut ke komitmen pernikahan, hingga berakhir dengan penetapan tersangka. Apa yang sebenarnya terjadi?
AWALNYA: MINTA BANTUAN, BUKAN MASALAH
Ceritanya sederhana. Pelapor, anggota Kowad TNI asal Yogyakarta, datang bersama orang tua , di dampingin anggota koramil , ke Semarang menemui HR . Tujuannya jelas: memohon bantuan untuk masuk ke lingkungan TNI.
HR membantu sepenuhnya.selama pendampingan ,4 bulan selalu bersama , timbul saling mencintai , sesuai harapan & keinginan , berhasil menjadi Abdi negara, Selama masa pendidikan 5 bulan, seluruh kebutuhan — perlengkapan, uang saku, kebutuhan pribadi — semuanya di perhatikan dari HR .
Setelah bekerja selama ± 5 BULAN , gaji pelapor diklaim ditabung , sementara kebutuhan hidup mingguan masih diperhatikan HR .
Hubungan tolong-menolong itu berkembang menjadi hubungan asmara. dan berkomitmen untuk menikah. Semua berjalan harmonis — hingga 9 july 2024
TITIK BALIK: SURAT BERMATERAI YANG JADI KUNCI SEKALIGUS MISTERI
Selama perjalanan percintaan , HR menemukan pelapor berbohong dan berselingkuh. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan:
Merasa bersalah Pelapor membuat Surat Pernyataan tertulis, tulisan tangan sendiri, bermaterai. Isinya: mengakui kesalahan, memohon maaf, dan berjanji tetap bersama serta melanjutkan ke pernikahan.
Surat itu kini berada di tangan HR . Bukti ini satu bukti komitmen menuju pernikahan .
KRONOLOGI LENGKAP — URUTAN WAKTUNYA BIKIN BERTANYA
Tanggal Peristiwa ” LOCUS TEMPUS DELECTI ,
22 Juni 2024, hari sabtu , pukul 21.00 WIB di Wisma Patrakomala, Bandung — ditetapkan sebagai TKP dugaan TPKS. Versi HR : tidak ada kekerasan, tidak terjadi TPKS. .. dengan melampirkan bukti bukti & sesuai fakta .
5 july 2024 – 7 Juli 2024 Masih bertemu di Jakarta. Dikabarkan berjalan baik dan romantis.
8 Juli 2024 Masih berkomunikasi mesra via WhatsApp. Bukti tersimpan.
9 Juli 2024 Komunikasi terputus sepihak. Pelapor hilang kontak.
26 hari setelah tanggal LP polrestabes bandung locus tempus delecti nya , , tanggal 18 july 2024 , laporan baru masuk ke Polrestabes Bandung.
Saat proses di UPTD PPA kota bandung ⚠️ Penyidik polrestabes hanya mendatangi bersama pelapor. Keterangan ahli diambil sepihak.. HR { saksi terlapor } tidak pernah dipanggil, tidak dimintai klarifikasi. .
29 November 2024 Terbit SPDP — HR diposisikan sebagai saksi terlapor , bukan tersangka.
7 Maret 2025 Pihak pendamping hukum pelapor dari lingkungan TNI mendatangi Kanit PPA Polrestabes — mengajak berdamai.
14 Maret 2025 Polrestabes Bandung menerbitkan SP3 — belum cukup bukti. Perkara dihentikan.
Pasca 14 Maret 2025 Pelapor ” OKNUM KOWAD , ajukan Praperadilan. Hasil: SP3 dinyatakan tidak sah & dicabut.
20 Oktober 2025 Perkara dilimpahkan ke Polda Jabar. Terbit SPDP lanjutan.
Okt 2025 – Mar 2026 Pemeriksaan ulang berlangsung… sebagai saksi terlapor . Alat bukti? Masih sama persis saat di BAP di polrestabes bandung .
6 Agustus 2026 , HR ditetapkan sebagai tersangka — dengan 2 alat bukti yang sama : keterangan pelapor & rekomendasi keterangan ahli sepihak. Tidak ada bukti baru.
4 KEJANGGALAN YANG BIKIN PUBLIK BERTANYA
GNPK – RI JABAR , menegaskan: kami tidak membela siapa pun. Kami hanya menuntut proses yang benar. Dan inilah empat pertanyaan yang belum terjawab:
1️⃣ Kenapa ahli hanya mendengar satu pihak?
Di mana asas Audi et Alteram Partem — keadilan harus mendengar kedua belah pihak? Bagaimana mungkin penilaian psikologis dianggap objektif jika hanya satu versi yang didengar?
2️⃣ Mana bukti baru pasca SP3?
SP3 sudah menyatakan belum cukup bukti. Setelah dicabut via praperadilan, seharusnya penyidik mencari bukti baru. Di mana visum baru? Di mana saksi TKP? Di mana CCTV Wisma Patrakomala? Hingga penetapan tersangka, tidak ada yang baru.
3️⃣ kebohongan pelapor & perselingkuhan pelapor ,
Tidak lihat .
Setelah melaporkan ” 18 july 2024 ” di polrestabes bandung ” oknum kowad ini ” dalam waktu yang sangat singkat ” bisa berpindah tugas , menjadi ajudan Pimpinan di kota bandung , & seorang prajurit baru , yang baru bekerja ” bisa memiliki mobil baru HRV ” seharga 450 jt .
4️⃣ Mengapa dinamika hubungan dari july 2023 sampai 7 july 2024 tidak dilihat secara utuh?
Hubungan berjalan lebih dari setahun, berkomitmen nikah.
Setelah tanggal 22 juni 2024 , kejadian ” LOCUS TEMPUS DELECTI nya yang dilaporkan , masih bertemu romantis , masih berchat mesra, masih mentrasfer , masih membelajakan kebutuhan pelapor, masih memberi uang saku .
baru hilang kontak ” 9 july 2024 , seminggu kemudian 18 july 2024 baru dilaporkan .
26 hari kemudian. Pola ini penting untuk dipahami, bukan dipotong-potong.
STATUS PENTING: MASIH DI PENYIDIKAN, BELUM P-21
Publik perlu memahami: penetapan tersangka bukan vonis bersalah. Perkara ini belum naik ke Kejaksaan, belum disidangkan di pengadilan. Artinya, pintu keadilan masih terbuka lebar:
✅ Terlapor masih berhak menyerahkan bukti tandingan
✅ Masih berhak mengajukan saksi yang meringankan
✅ Masih berhak meminta Gelar Perkara Khusus untuk menguji keabsahan alat bukti
TUNTUTAN , GNPK – RI JABAR , KE POLDA JAWA BARAT
1. Laksanakan Gelar Perkara Khusus — hadirkan Wasidik, Bidkum, dan Propam untuk menguji ulang alat bukti secara transparan
2. Hadirkan ahli pembanding independen — psikologi forensik dan ahli hukum pidana yang netral.
3. Jamin hak pembelaan terlapor sesuai prinsip KUHP Baru — setiap orang berhak didengar dan mengajukan bukti
“Kami dukung UU TPKS untuk melindungi korban yang benar-benar membutuhkan perlindungan. Tapi jangan sampai undang-undang yang mulia ini disalahgunakan tanpa proses yang adil.
Hari ini ketidakadilan terjadi pada orang lain, esok hari bisa terjadi pada kita.” — GNPK-RI jabar
Publik kini menunggu: apakah proses hukum akan berjalan adil,
mendengar kedua belah pihak, dan mencari kebenaran secara utuh? Atau cukup satu pihak yang bercerita, lalu dianggap benar?
