KABUPATEN TANGERANG, — Persatuan Masyarakat Sukadiri (PERMAYSURI) Kecamatan Sukadiri menggelar aksi damai pada Minggu (6/9/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk protes sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat yang menyoroti kualitas pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang.
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan kualitas sejumlah pembangunan jalan yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat. PERMAYSURI mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait tidak hanya mengejar realisasi pembangunan, tetapi juga memastikan pekerjaan yang menggunakan anggaran publik benar-benar memiliki mutu, ketahanan, dan manfaat jangka panjang.
Koordinator aksi, Sandi, menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak pembangunan infrastruktur. Menurutnya, persoalan yang menjadi perhatian adalah kualitas pekerjaan yang harus dipastikan sejak proses pelaksanaan hingga hasil akhir.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kualitas pembangunan jalan yang kami nilai kurang bagus. Kami berharap pemerintah dapat menindaklanjuti persoalan ini,” ujar Sandi.
PERMAYSURI menilai pembangunan jalan bukan sekadar persoalan proyek selesai dan anggaran terserap. Infrastruktur tersebut merupakan fasilitas publik yang setiap hari digunakan masyarakat sehingga kualitas pekerjaannya harus menjadi perhatian utama.
Massa juga meminta pemerintah tidak menunggu munculnya kerusakan parah atau keluhan masyarakat yang semakin besar. Jika terdapat pekerjaan yang secara kasatmata dinilai bermasalah, pemerintah diminta segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan teknis.
Sandi menegaskan, setiap pembangunan yang dibiayai melalui anggaran negara maupun daerah harus memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Yang kami inginkan adalah pembangunan yang benar-benar berkualitas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau ada persoalan dalam pelaksanaannya, kami berharap dapat segera dievaluasi,” katanya.
Menurutnya, masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap kualitas infrastruktur karena jalan menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan, maupun mobilitas warga.
Karena itu, PERMAYSURI mendorong adanya evaluasi secara objektif terhadap pembangunan jalan yang menjadi sorotan. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah kualitas pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, standar pekerjaan, serta ketentuan yang berlaku.
Aspirasi PERMAYSURI tidak berhenti di wilayah Kecamatan Sukadiri. Massa berencana melanjutkan aksi damai ke Kantor Bupati Tangerang untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah daerah.
“Kami akan melanjutkan aksi damai ke Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi dan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap persoalan ini,” ujar Sandi.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan kualitas pembangunan jalan dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
PERMAYSURI berharap pemerintah tidak melihat aksi tersebut semata-mata sebagai bentuk kritik, melainkan sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya terlihat baru ketika selesai dikerjakan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana jalan tersebut mampu bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Karena itu, PERMAYSURI meminta pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dipersoalkan. Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau ketentuan teknis, masyarakat berharap pemerintah mengambil langkah sesuai aturan.
Sebaliknya, apabila pekerjaan dinyatakan memenuhi standar berdasarkan pemeriksaan teknis, hasil tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Untuk memastikan aksi berjalan aman dan tertib, jajaran kepolisian melalui Polsek Mauk melakukan pengamanan serta pengawalan selama kegiatan berlangsung.
Aksi damai tersebut berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat tanpa mengesampingkan ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan Sukadiri.
PERMAYSURI menegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi, mengkritik, dan menyampaikan aspirasi terkait pembangunan yang menggunakan anggaran publik.
Kini, bola berada di tangan pemerintah dan instansi teknis terkait. Aspirasi telah disampaikan, sementara masyarakat menunggu langkah konkret berupa pemeriksaan dan evaluasi terhadap kualitas pembangunan jalan yang menjadi sorotan.
Sebab, pembangunan dengan uang rakyat semestinya tidak berhenti pada pertanyaan “sudah dibangun atau belum”, tetapi juga harus mampu menjawab pertanyaan yang lebih penting: “apakah dibangun dengan kualitas yang benar dan dapat bertahan untuk kepentingan masyarakat?”
(Red)
