TANGERANG, BANTEN — Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Banten ditunda. Keputusan tersebut diambil setelah adanya evaluasi serta perubahan agenda organisasi berdasarkan hasil rapat bersama jajaran pengurus DPD kabupaten dan kota serta arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMPK.
Panitia Rakerwil GMPK Banten, Mochamad Rusli, menyampaikan bahwa penundaan dilakukan karena adanya perubahan konsep kegiatan yang dinilai lebih strategis bagi organisasi. Keputusan tersebut dibahas dalam rapat akhir yang digelar pada Sabtu (15/8) bersama jajaran pengurus DPD kabupaten dan kota di kediaman Ketua DPW GMPK Banten.
Menurut Rusli, hasil rapat menghasilkan sejumlah keputusan penting, terutama memfokuskan kegiatan pada pengukuhan kepengurusan serta pelaksanaan seminar nasional.
“Perubahan agenda ini merupakan hasil keputusan bersama. Kami tidak ingin memaksakan kegiatan dalam kondisi yang belum memungkinkan. Karena itu, kegiatan Rakerwil ditunda dan fokus diarahkan pada agenda yang dinilai lebih bermanfaat bagi organisasi,” ujar Mochamad Rusli di hadapan awak media, Jumat (21/8).
Adapun beberapa poin keputusan yang disepakati dalam rapat tersebut, antara lain:
- Memfokuskan kegiatan pada pengukuhan pengurus DPD GMPK Kota Tangerang, jajaran pengurus DPW GMPK Banten, serta pelaksanaan seminar nasional.
- Melakukan penyesuaian struktur kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota agar sejalan dengan visi dan misi GMPK.
- Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan organisasi di wilayah Provinsi Banten.
- Memperkuat soliditas GMPK di tingkat kabupaten dan kota, termasuk Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta jajaran DPW GMPK Banten.
Ketua DPW GMPK Provinsi Banten sekaligus penanggung jawab kegiatan, Mohamad Jembar, menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat meskipun harus menerima konsekuensi berupa penundaan agenda besar yang sebelumnya telah dipersiapkan.
Menurutnya, kepentingan bersama dan keberlangsungan organisasi harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan.
“Memang keputusan ini cukup berat, terutama bagi kawan-kawan panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan. Namun, kita harus berbesar hati dan mengutamakan kepentingan bersama. Peserta yang rencananya sekitar 150 orang akan hadir, tetapi dalam kondisi seperti ini kami memilih menunda daripada memaksakan kegiatan,” kata Mohamad Jembar.
Jembar juga mengajak seluruh jajaran DPD GMPK di Banten untuk semakin kompak menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
Ia menegaskan bahwa GMPK ingin mengambil bagian dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“GMPK hadir untuk kebaikan. Kita ingin bersama-sama melakukan pengawasan dan memberikan koreksi terhadap jalannya pemerintahan agar pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Jembar juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus ucapan terima kasih kepada para donatur dan pihak yang telah memberikan dukungan terhadap rencana pelaksanaan Rakerwil.
“Atas nama Ketua DPW GMPK Banten, kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh donatur serta pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Penundaan ini bukan berarti kegiatan berhenti, tetapi ada perubahan fokus menuju kegiatan yang lebih bermanfaat, termasuk seminar nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD GMPK Kabupaten Tangerang, Tubagus Rais Fatoni, menyatakan mendukung keputusan yang telah disepakati bersama.
Ia menilai GMPK tidak hanya berorientasi pada aktivitas organisasi, tetapi juga memiliki komitmen untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita di GMPK bukan hanya sekadar berorganisasi. Kita juga ingin tampil dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar bersih dari praktik korupsi. Tanpa pengawasan dan koreksi, proses pembangunan berpotensi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat,” kata Tubagus Rais Fatoni.
Ia mengajak seluruh jajaran GMPK di Banten menyatukan langkah dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif.
“Mari kita satukan tekad untuk bersama-sama mencegah korupsi dan mendorong Banten menjadi daerah yang lebih baik. Pengawasan harus dilakukan dengan tetap mengedepankan aturan, data, dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(Red)
