PATI | AlapalapNews.com – Praktisi Hukum sekaligus perwakilan LBH Joeang Pati, Fatkhurrahman, SH, S.Ag., MH, mendesak Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra untuk segera mencairkan dan merealisasikan program beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Pati. Menurutnya, keterlambatan penyaluran beasiswa tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan (distrust) masyarakat terhadap kepemimpinan pemerintah daerah.
Fatkhurrahman menegaskan, program beasiswa tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat karena menjadi harapan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
“Beasiswa ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kami mendorong Plt Bupati Pati agar segera mencairkan dan merealisasikan program tersebut karena manfaatnya sangat besar untuk membantu biaya pendidikan warga yang kurang mampu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program beasiswa tersebut sebelumnya menjadi salah satu program prioritas yang dijalankan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Program itu dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Menurut Fatkhurrahman, pergantian kepemimpinan sementara seharusnya tidak menjadi alasan terhentinya program yang telah disetujui dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Program ini sudah pernah direalisasikan dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Karena itu kami berharap Plt Bupati dapat melanjutkan program tersebut,” katanya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, sumber pendanaan beasiswa berasal dari berbagai pihak, termasuk Bank Jateng sekitar Rp1,3 miliar, dukungan sejumlah perusahaan swasta di Kabupaten Pati, serta bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati.
Dengan adanya sejumlah sumber pendanaan tersebut, Fatkhurrahman mempertanyakan alasan program hingga kini belum juga direalisasikan.
“Kalau memang anggarannya sudah tersedia, tentu masyarakat bertanya-tanya mengapa sampai saat ini program tersebut belum direalisasikan. Padahal banyak siswa dan mahasiswa yang menunggu bantuan itu untuk menunjang pendidikan mereka,” ungkapnya.
LBH Joeang Pati menilai, penundaan atau penghentian program beasiswa tanpa penjelasan yang jelas berpotensi menimbulkan kekecewaan sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Masyarakat yang sebelumnya telah berharap pada komitmen pemerintah bisa mempertanyakan keseriusan kepemimpinan dalam memenuhi janji dan keberlanjutan program yang menyentuh kebutuhan dasar.
“Jika program ini terus mandek tanpa kepastian, bukan hanya pelajar yang dirugikan, tetapi juga dapat memunculkan distrust atau krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Plt Bupati. Kepercayaan publik adalah modal penting dalam menjalankan pemerintahan, sehingga harus dijaga dengan tindakan nyata,” tegas Fatkhurrahman.
Ia menambahkan, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan political will atau kemauan politik yang kuat agar program beasiswa kembali berjalan dan menjadi prioritas kebijakan.
“Kami berharap ada political will dari Plt Bupati untuk segera merealisasikan beasiswa ini. Jangan sampai program yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya justru berhenti permanen,” ujarnya.
Selain itu, Fatkhurrahman meminta Pemerintah Kabupaten Pati lebih memprioritaskan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Menurutnya, investasi di sektor pendidikan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah.
“Program-program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat harus menjadi prioritas. Salah satunya adalah program beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Fatkhurrahman berharap Plt Bupati Pati segera mengambil langkah konkret untuk memastikan program beasiswa dapat kembali berjalan dan diterima oleh para penerima manfaat yang telah lama menunggu.
“Harapan kami sederhana, yaitu hak masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan pendidikan bisa segera terpenuhi. Pendidikan adalah investasi masa depan, sehingga program beasiswa ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Semakin lama program ini tertunda, semakin besar pula potensi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya.
( Dwi s )
